BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Bimtek Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 - Pada tanggal 6 April 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, yang diundangkan pada tanggal 20 April 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan amanat Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri diberikan mandat untuk menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan paling lambat akhir bulan April setiap tahun. Perencanaan dan pembinaan pengawasaan tahunan, disusun berdasarkan prioritas dan risiko terhadap masing-masing urusan. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENYELENGGARA BIMTEK PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 

Pembinaan penyelenggaran pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri, untuk pembinaan umum dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementrian, untuk pembinaan teknis. Sedangkan, untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi:

• Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
• Sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
• Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan sangat diperlukan menjaga pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perencanaan tersebut dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang menentukan strategi terbaik dan taktik untuk mencapai tujuan dan target dalam organisasi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan transparan.

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Malang, Bengkulu, Belitung, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Ternate, Manokwari, Jayapura, Lombok, Palu, Manado & Medan : 

1. Kamis –Jum'at : 20 - 21 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 3 - 4 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 17 - 18 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 1 - 2 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 15 - 16 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 5 - 6 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 19 - 20 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 2 - 3 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 16 - 17 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 7 - 8 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 21 - 22 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 4 - 5 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 18 - 19 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 2 - 3 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 16 - 17 Desember 2021

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Aceh, Padang, Palembang, Batam, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, Sorong, Kendari, Makassar, Bali, Surabaya & Bandung : 

1. Kamis –Jum'at : 27 - 28 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 10 - 11 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 24 - 25 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 8 - 9 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 22 - 23 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 12 - 13 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 26 - 27 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 10 - 11 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 24 - 25 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 14 - 15 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 28 - 29 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 11 - 12 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 25 - 26 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 9 - 10 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 23 - 24 Desember 2021

Biaya Kontribusi : 

1. Rp. 4.500.000,- (Menginap)

(Termasuk penginapan selama 4 hari - 3 malam & Konsumsi selama kegiatan) 

2. Rp. 3.500.000,- (Tanpa Menginap)

(Termasuk makan siang & coffebreak selama kegiatan) 

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas Dengan Penginapan :

• Qualified Instructor Bimtek
• Bimtek Hand Out
• Softcopy Materi Bimtek
• Ruangan Bimtek Multimedia
• Dokumentasi Bimtek
• Exclusive Souvenir
• Bimtek KIT (Tas Ransel & Alat Tulis) 
• Flashdisk
• Sertifikat
• Hand sinitizer, Mask shild, Masker & Tisu Basah (Standar Protokol Kesehatan)
• Akses Wifi
• Akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam. (Twin sharing 1 kamar untuk 2 orang)
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak 
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta
• Citytour sesuai tempat kegiatan bimtek yang dipilih

Read More

BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. Pemerintah telah Menetapkan PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam PP tersebut ada sejumlah laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemda yang harus disampaikan setiap tahunnya. Baik kepada pemerintah pusat, DPRD, maupun masyarakat. Yakni laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemda kepada Pemerintah Pusat, dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Pemda kepada DPRD.

PENYELENGGARAAN BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Selanjutnya disebutkan regulasi baru Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan Pemda kepada masyarakat. Serta Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda. “LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD tersebut disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

Bentuk laporan yang disampaikan pun berbeda-beda dan sesuai fungsinya. LPPD misalnya, harus menyapaikan capaian-capaian sektor makro. Seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Malang, Bengkulu, Belitung, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Ternate, Manokwari, Jayapura, Lombok, Palu, Manado & Medan : 

1. Kamis –Jum'at : 20 - 21 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 3 - 4 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 17 - 18 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 1 - 2 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 15 - 16 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 5 - 6 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 19 - 20 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 2 - 3 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 16 - 17 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 7 - 8 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 21 - 22 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 4 - 5 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 18 - 19 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 2 - 3 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 16 - 17 Desember 2021

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Aceh, Padang, Palembang, Batam, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, Sorong, Kendari, Makassar, Bali, Surabaya & Bandung : 

1. Kamis –Jum'at : 27 - 28 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 10 - 11 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 24 - 25 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 8 - 9 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 22 - 23 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 12 - 13 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 26 - 27 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 10 - 11 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 24 - 25 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 14 - 15 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 28 - 29 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 11 - 12 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 25 - 26 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 9 - 10 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 23 - 24 Desember 2021

Biaya Kontribusi : 

1. Rp. 4.500.000,- (Menginap)

(Termasuk penginapan selama 4 hari - 3 malam & Konsumsi selama kegiatan) 

2. Rp. 3.500.000,- (Tanpa Menginap)

(Termasuk makan siang & coffebreak selama kegiatan) 

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas Dengan Penginapan :

• Qualified Instructor Bimtek
• Bimtek Hand Out
• Softcopy Materi Bimtek
• Ruangan Bimtek Multimedia
• Dokumentasi Bimtek
• Exclusive Souvenir
• Bimtek KIT (Tas Ransel & Alat Tulis) 
• Flashdisk
• Sertifikat
• Hand sinitizer, Mask shild, Masker & Tisu Basah (Standar Protokol Kesehatan)
• Akses Wifi
• Akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam. (Twin sharing 1 kamar untuk 2 orang)
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak 
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta
• Citytour sesuai tempat kegiatan bimtek yang dipilih

Read More

BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bimtek Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda) - Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Sedangkan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Kedudukan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Dinyatakan dalam Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), bahwa Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah. PPUPD dalam melaksanakan tugasnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Kedudukan PPUPD ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam klasifikasi/rumpun politik dan hubungan luar negeri. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

• PPUPD Ahli Pertama;
• PPUPD Ahli Muda;
• PPUPD Ahli Madya; dan
• PPUPD Ahli Utama.

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Malang, Bengkulu, Belitung, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Ternate, Manokwari, Jayapura, Lombok, Palu, Manado & Medan : 

1. Kamis –Jum'at : 20 - 21 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 3 - 4 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 17 - 18 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 1 - 2 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 15 - 16 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 5 - 6 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 19 - 20 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 2 - 3 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 16 - 17 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 7 - 8 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 21 - 22 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 4 - 5 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 18 - 19 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 2 - 3 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 16 - 17 Desember 2021

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Aceh, Padang, Palembang, Batam, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, Sorong, Kendari, Makassar, Bali, Surabaya & Bandung : 

1. Kamis –Jum'at : 27 - 28 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 10 - 11 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 24 - 25 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 8 - 9 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 22 - 23 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 12 - 13 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 26 - 27 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 10 - 11 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 24 - 25 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 14 - 15 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 28 - 29 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 11 - 12 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 25 - 26 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 9 - 10 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 23 - 24 Desember 2021

Biaya Kontribusi : 

1. Rp. 4.500.000,- (Menginap)

(Termasuk penginapan selama 4 hari - 3 malam & Konsumsi selama kegiatan) 

2. Rp. 3.500.000,- (Tanpa Menginap)

(Termasuk makan siang & coffebreak selama kegiatan) 

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas Dengan Penginapan :

• Qualified Instructor Bimtek
• Bimtek Hand Out
• Softcopy Materi Bimtek
• Ruangan Bimtek Multimedia
• Dokumentasi Bimtek
• Exclusive Souvenir
• Bimtek KIT (Tas Ransel & Alat Tulis) 
• Flashdisk
• Sertifikat
• Hand sinitizer, Mask shild, Masker & Tisu Basah (Standar Protokol Kesehatan)
• Akses Wifi
• Akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam. (Twin sharing 1 kamar untuk 2 orang)
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak 
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta
• Citytour sesuai tempat kegiatan bimtek yang dipilih

Read More

BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 41 TAHUN 2020 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA YANG BERSUMBER DARI APBD

Bimtek Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Sebagai Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD - Dalam rangka menindak lanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemungutan suara serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 akan diadakan perubahan atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati dan wali kota tahun 2020 yang tahapan selanjutnya dimulai pada tanggal 15 Juni tahun 2020,dengan syarat seluruh tahapan pilkada dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dengan berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19

PERMENDAGRI NOMOR 41 TAHUN 2020 

Pemda disarankan untuk berkoordinasi dengan penyelenggaraan pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu Mengenai rincian penggunaan anggaran. Dengan terbitnya Permendagri nomor  41 tahun 2020 Bisa memberikan gambaran mengenai tahapan pendanaan pilkada tahun 2020. Dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 ini jelas diatur, bagaimana proses revisi atau perubahan rincian penggunaan dana hibah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, berikut juga mekanisme pencairan dan laporan pertanggungjawabannya.

Salah satu Pasal yang diubah dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 adalah Pasal 17 yang berbunyi “Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi : (a)Perubahan jumlah pasangan calon; (b) Penghitungan dan pemungutan suara ulang; (c) Pemilihan lanjutan; dan/atau (d) Pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dapat dilakukan perubahan NPHD.

Perubahan NPHD tersebut termasuk penyesuaian besaran dan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan yang disebabkan dilakukannya Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi; Penyesuaian perubahan tahapan, jadwal dan Program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 yang terdiri dari alat pelindung diri, santunan bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan, Penambahan jumlah tempat pemungutan suara, Penyesuaian honorarium bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan, dan lainnya terkait keselematan dan perlindungan bagi penyelenggara dan pemilih.

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Malang, Bengkulu, Belitung, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Ternate, Manokwari, Jayapura, Lombok, Palu, Manado & Medan : 

1. Kamis –Jum'at : 20 - 21 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 3 - 4 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 17 - 18 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 1 - 2 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 15 - 16 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 5 - 6 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 19 - 20 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 2 - 3 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 16 - 17 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 7 - 8 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 21 - 22 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 4 - 5 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 18 - 19 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 2 - 3 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 16 - 17 Desember 2021

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Aceh, Padang, Palembang, Batam, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, Sorong, Kendari, Makassar, Bali, Surabaya & Bandung : 

1. Kamis –Jum'at : 27 - 28 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 10 - 11 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 24 - 25 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 8 - 9 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 22 - 23 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 12 - 13 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 26 - 27 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 10 - 11 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 24 - 25 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 14 - 15 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 28 - 29 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 11 - 12 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 25 - 26 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 9 - 10 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 23 - 24 Desember 2021

Biaya Kontribusi : 

1. Rp. 4.500.000,- (Menginap)

(Termasuk penginapan selama 4 hari - 3 malam & Konsumsi selama kegiatan) 

2. Rp. 3.500.000,- (Tanpa Menginap)

(Termasuk makan siang & coffebreak selama kegiatan) 

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas Dengan Penginapan :

• Qualified Instructor Bimtek
• Bimtek Hand Out
• Softcopy Materi Bimtek
• Ruangan Bimtek Multimedia
• Dokumentasi Bimtek
• Exclusive Souvenir
• Bimtek KIT (Tas Ransel & Alat Tulis) 
• Flashdisk
• Sertifikat
• Hand sinitizer, Mask shild, Masker & Tisu Basah (Standar Protokol Kesehatan)
• Akses Wifi
• Akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam. (Twin sharing 1 kamar untuk 2 orang)
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak 
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta
• Citytour sesuai tempat kegiatan bimtek yang dipilih

Read More

BIMTEK PP NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH

Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah - Kerja Sama Daerah PP No. 28 Tahun 2018 adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) artinya adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

PP NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH

Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau KSDPK, Menurut PP ini, pihak ketiga yang dapat menjadi mitra KSDPK terdiri atas: a. perseorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum; dan c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan KSDPL adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah luar negeri dan KSDLL adalah kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri. 

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Malang, Bengkulu, Belitung, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Ternate, Manokwari, Jayapura, Lombok, Palu, Manado & Medan : 

1. Kamis –Jum'at : 20 - 21 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 3 - 4 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 17 - 18 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 1 - 2 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 15 - 16 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 5 - 6 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 19 - 20 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 2 - 3 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 16 - 17 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 7 - 8 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 21 - 22 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 4 - 5 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 18 - 19 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 2 - 3 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 16 - 17 Desember 2021

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Aceh, Padang, Palembang, Batam, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, Sorong, Kendari, Makassar, Bali, Surabaya & Bandung : 

1. Kamis –Jum'at : 27 - 28 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 10 - 11 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 24 - 25 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 8 - 9 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 22 - 23 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 12 - 13 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 26 - 27 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 10 - 11 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 24 - 25 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 14 - 15 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 28 - 29 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 11 - 12 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 25 - 26 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 9 - 10 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 23 - 24 Desember 2021

Biaya Kontribusi : 

1. Rp. 4.500.000,- (Menginap)

(Termasuk penginapan selama 4 hari - 3 malam & Konsumsi selama kegiatan) 

2. Rp. 3.500.000,- (Tanpa Menginap)

(Termasuk makan siang & coffebreak selama kegiatan) 

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas Dengan Penginapan :

• Qualified Instructor Bimtek
• Bimtek Hand Out
• Softcopy Materi Bimtek
• Ruangan Bimtek Multimedia
• Dokumentasi Bimtek
• Exclusive Souvenir
• Bimtek KIT (Tas Ransel & Alat Tulis) 
• Flashdisk
• Sertifikat
• Hand sinitizer, Mask shild, Masker & Tisu Basah (Standar Protokol Kesehatan)
• Akses Wifi
• Akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam. (Twin sharing 1 kamar untuk 2 orang)
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak 
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta
• Citytour sesuai tempat kegiatan bimtek yang dipilih

Read More

BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH DAN BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019

Bimtek Penyederhanaan Administrasi Perpajakan Bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah dan Bendahara Desa Sesuai PMK No. 231/PMK.03/2019 - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020. 

Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan atau Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. 

PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA

Ketentuan PMK 231/2019 pada dasarnya bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person bendahara pemerintah. Sehingga siapapun pejabat bendaharanya, NPWP tetap sama. Selain untuk simplifikasi administrasi, aturan baru ini sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. PMK 231/2019 juga meningkatkan threshold tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah atas penyerahan rekanan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta.

Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh bendahara pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah.  Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong cashless transaction.

Read More

BIMTEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

Bimtek Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak - Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien.

MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK 

Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta: pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data tersebut perlu dipelihara dengan baik. Jadwal Bimtek/diklat Pajak 2020

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Malang, Bengkulu, Belitung, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Ternate, Manokwari, Jayapura, Lombok, Palu, Manado & Medan : 

1. Kamis –Jum'at : 20 - 21 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 3 - 4 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 17 - 18 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 1 - 2 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 15 - 16 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 5 - 6 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 19 - 20 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 2 - 3 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 16 - 17 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 7 - 8 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 21 - 22 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 4 - 5 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 18 - 19 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 2 - 3 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 16 - 17 Desember 2021

JADWAL & LOKASI BIMTEK :

Aceh, Padang, Palembang, Batam, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, Sorong, Kendari, Makassar, Bali, Surabaya & Bandung : 

1. Kamis –Jum'at : 27 - 28 Mei 2021 
2. Kamis –Jum'at : 10 - 11 Juni 2021
3. Kamis –Jum'at : 24 - 25 Juni 2021

 

1. Kamis –Jum'at : 8 - 9 Juli 2021
2. Kamis –Jum'at : 22 - 23 Juli 2021
3. Kamis –Jum'at : 12 - 13 Agustus 2021
4. Kamis –Jum'at : 26 - 27 Agustus 2021
5. Kamis –Jum'at : 10 - 11 September 2021
6. Kamis –Jum'at : 24 - 25 September 2021
7. Kamis –Jum'at : 14 - 15 Oktober 2021
8. Kamis –Jum'at : 28 - 29 Oktober 2021
9. Kamis –Jum'at : 11 - 12 November 2021
10. Kamis –Jum'at : 25 - 26 November 2021
11. Kamis –Jum'at : 9 - 10 Desember 2021
12. Kamis –Jum'at : 23 - 24 Desember 2021

Biaya Kontribusi : 

1. Rp. 4.500.000,- (Menginap)

(Termasuk penginapan selama 4 hari - 3 malam & Konsumsi selama kegiatan) 

2. Rp. 3.500.000,- (Tanpa Menginap)

(Termasuk makan siang & coffebreak selama kegiatan) 

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas Dengan Penginapan :

• Qualified Instructor Bimtek
• Bimtek Hand Out
• Softcopy Materi Bimtek
• Ruangan Bimtek Multimedia
• Dokumentasi Bimtek
• Exclusive Souvenir
• Bimtek KIT (Tas Ransel & Alat Tulis) 
• Flashdisk
• Sertifikat
• Hand sinitizer, Mask shild, Masker & Tisu Basah (Standar Protokol Kesehatan)
• Akses Wifi
• Akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam. (Twin sharing 1 kamar untuk 2 orang)
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak 
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta
• Citytour sesuai tempat kegiatan bimtek yang dipilih

Read More